Satu Dekade UU Perbankan Syariah


Oleh : Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

Momentum awal dimulai tahun 1990, saat hasil lokakarya MUI merekomendasikan berdirinya bank syariah di Indonesia. Tahun 1992 berdirilah bank syariah pertama Bank Muamalat Indonesia. Meski tertinggal jauh dari negara tetangga, Malaysia, tapi antusias masyarakat akan kehadiran bank syariah sangat besar. Berbekal potensi jumlah umat Islam terbesar di jagat raya, nampaknya tidak susah bank syariah untuk besar di tanah pertiwi, bahkan untuk melampaui Malaysia sekalipun. Apalagi hadirnya bank syariah murni datang dari kesadaran masyarakat akan sistem keuangan yang berbasis syariah (bottom up). 

Krisis moneter tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia membawa hikmah tersendiri bagi industri perbankan syariah. Disaat sebagian besar bank-bank konvensional lumpuh, bank syariah terbukti tahan. Fenomena ini yang menyebabkan sistem syariah mulai dilirik oleh industri perbankan, sebagai alternatif. Tahun 1999 paska krisis berdirilah bank umum syariah kedua, Bank Syariah Mandiri, yang merupakan anak perusahaan bank BUMN. 

Tahun 2008 industri perbankan syariah memasuki era baru dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah. Sistem perbankan syariah secara resmi diakui di tanah air dengan regulasi tersendiri. Ini sejarah besar, sistem ekonomi syariah diakui dan sah untuk digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan di Indonesia. Kepastian hukum tersebut membawa angin segar bagi industri perbankan syariah dan keuangan syariah pada umumnya, sebab sebelumnya selama ini masih menginduk pada regulasi umum perbankan. 

Bank syariah mendapatkan momentum untuk melakukan lompatan besar sejak undang-undang perbankan syariah disahkan, geliat pertumbuhan bank syariah sangat fantastis. Terlihat dari jumlah bank syariah yang berdiri. Bank-bank konvensional berbondong-bondong mendirikan anak perusahaan bank syariah dan layanan syariah.  Tak mau ketinggalan untuk ambil bagian dari kue  pasar “syariah” yang sedang naik daun saat itu.

Tercatat sejak tahun 2000 sampai tahun 2007 bank umum syariah yang baru berjumlah 3 bank, yaitu Bank Muamalat (1992), Bank Syariah Mandiri (1999), dan Bank Mega Syariah (2004). Namun sejak undang-undang perbankan syariah disahkan, jumlah bank syariah terus bertambah signifikan. Tahun 2008 berdiri 2 bank umum syariah baru. Tahun 2009 bertambah 1 lagi bank umum syariah yang berdiri. Tahun 2010 bertambah hampir dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya, yakni 5 bank menjadi total 11 bank umum syariah yang beroperasi. Dan hingga akhir tahun 2017 sudah berdiri total 13 bank umum syariah, ditambah 21 unit usaha syariah, dan 167 BPRS. Sehingga total bank syariah yang beroperasi berjumlah 201 bank. 

Perbankan syariah juga menunjukan akselerasi pertumbuhan aset yang sangat tinggi pada periode 2008 sampai 2013, rata-rata 37% pertahun. Angka ini bahkan jauh diatas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Padahal tahun 2008 adalah masa-masa sulit bagi industri perbankan, karena krisis global. Bahkan lembaga keuangan sebesar Lehman Brothers yang telah berusia lebih dari 100 tahun pun tak terselamatkan. Melihat tren ini, banyak kalangan yang optimis market share bank syariah akan mudah  melampaui angka 10% pada tahun 2018 yang saat itu masih dibawah 5%.

Namun di tengah pertumbuhan positif industri perbankan syariah tersebut ternyata ada fenomena pelambatan pertumbuhan volume usaha sejak tahun 2013. Dimana pertumbuhan aset bank syariah mengalami penurunan sampai dibawah 20%, bahkan hanya 9% di tahun 2015. 

Perbankan syariah kembali mendapatkan momentum di tahun 2016, saat Bank Aceh dikonversi ke syariah pada bulan September. Ini bagian dari mandat Qanun Aceh. Aset Bank Aceh yang saat itu berjumlah Rp19 triliun atau 5,18% dari total aset perbankan syariah mampu mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah secara nasional. Per Desember 2016 Market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional pecah telor menembus angka psikologis 5% (five percent trap), menjadi 5,33% dari angka 4,87% ditahun 2015. Sampai akhir 2017 tercatat aset perbankan syariah berjumlah Rp435 triliun rupiah dengan market share 5,78%.

Meski melewati beberapa momentum besar, butuh waktu kurang lebih satu dekade sejak undang-undang perbankan syariah disahkan atau lebih dari dua dekade sejak bank syariah pertama berdiri untuk menembus angka psikologis market share 5% atau yang sering disebut 5% trap. Tentunya perjuangan tak sampai disini. Perbankan syariah harus terus menjaga konsistensi pertumbuhan ditengah gejolak perekonomian nasional maupun global yang tidak menentu akhir-akhir ini. Image bank syariah tahan terhadap krisis tentunya dipertaruhkan.

Di kancah global, perbankan syariah Indonesia kini juga mulai diperhitungkan. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Populasi muslim terbesar di dunia adalah pasar potensial. Diperkirakan jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 180 juta jiwa. Tak heran jika Ernst & Young dalam World Islamic Banking Competitiveness Report: 2013 – 2014 memprediksi Indonesia akan menjadi satu diantara enam negara yang akan menjadi pemain utama keuangan syariah global. Enam negara tersebut adalah Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, UEA, dan Turki. Dikenalkan dengan istilah QISMUT. Tahun 2013, Global Islamic Finance Report di Ingris memasukan Indonesia bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain  berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah.

Disahkannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dibawah koordinasi Presiden dan Wakil Presiden bisa jadi modal kuat untuk mendongkrak keuangan syariah lebih tinggi. Seluruh stakeholder, seperti OJK, BI, MUI, pemerintah, praktisi, akademisi, dan masyarakat punya media koordinasi kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. 

Perbankan syariah Indonesia punya momentum dan potensi besar untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Kita berharap, perbankan syariah diberi ruang lebih untuk berkontribusi dalam program-program pemerintah, seperti program infrastruktur yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sehingga akselerasi pertumbuhan perbankan syariah didukung dari dua arah sekaligus, pemerintah dan masyarakat. Top down dan bottom up.

Tahun 2018 tepat satu dekade undang-undang perbankan syariah disahkan atau lebih dari dua dekade sejak bank syariah pertama berdiri. Bisa dikatakan sudah menginjak dewasa, belum sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki. Seorang ustadz bilang, bank syariah ini ibarat bayi yang kelahirannya ditunggu-tunggu, tapi saat lahir ternyata tidak sempurna alias cacat. Orang tua yang cerdas, pasti akan merawat dan membesarkan bayi tersebut dengan baik. Begitupun dengan bank syariah hadir dengan segala kelebihan dan kekuranganya. Ayo bersama-sama kita dukung industri perbankan syariah, untuk Indonesia yang lebih barokah.

Pelatihan Full Day Akuntansi Syariah untuk BMT-KSPPS/USPPS


Rabu, 17 Oktober 2018. Alhamdulillah berkesempatan lagi menjadi pemateri dalam acara training full day tentang akuntansi syariah untuk BMT-KSPPS/USPPS yang diadakan oleh GAKOPSYAH BMT Jawa Barat diadakan di kantor Gakopsyah di kawasan Metro Indah Mall. Peserta yang hadir berjumlah 25 orang, perwakilan dari beberapa BMT di Bandung, Tasik, Ciamis, Garut, Bogor, dan Majalengka.




Materi yang saya sampaikan terdiri dari 4 pembahasan pokok :

  1. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk BMT yang lengkap dan sesuai standar
  2. Akuntansi produk penghimpunan dana (wadiah & Mudharabah)
  3. Akuntansi produk penyaluran dana (murabahah, ijarah, istisna, mudharabah, & musyarakah)
  4. Akuntansi Baitul Maal
Kerjasama pelatihan akuntansi syariah kontak 082357909050 (Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS)

Pelatihan DPS BMT oleh Gakopsyah Jabar & DSN-MUI Institute di Bandung

Kebutuhan akan posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang profesional terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya entitas syariah. Salah satunya adalah DPS untuk BMT atau koperasi syariah. Terlebih lagi sejak regulasi perkoperasian mewajibkan DPS pada koperasi syariah harus bersertifikat DPS dari DSN MUI.


Bertempat di Hotel Pooster, Bandung, Gakopsyah Jawa Barat bersama DSN MUI Institute mengadakan pelatihan dan sertifikasi DSP untuk BMT sejak tanggal 12-14 Juli 2018. Di ikuti oleh 30 orang dari berbagai entitas, baik BMT, kampus, dan dinas koperasi.


Di acara tersebut alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi salah satu pemateri. Materi yang saya sampaikan adalah terkait dengan Akuntansi Syariah pada BMT.

Perlakuan akuntansi pada entitas syariah seperti BMT ini cukup unik, sebab kehadiran akad-akad syariah. Karakteristik pada akad syariah sangat mempengaruhi perlakuan akuntansinya. Oleh karena itu Akuntansi Syariah sangat Akad Prinsiple, alias berbasis akad.

Seperti munculnya unsur Dana Syirkah Temporer (DST) pada sisi pasiva pada neraca/ laporan posisi keuangan yang disebabkan penerapan akad syirkah (mudharabah) pada produk simpanan. Simpanan yang diterima dengan akad mudharabah tidak bisa diakui sebagai liabilitas atau ekuitas oleh BMT , karena karakternya berbeda.

Diskusi seputar Akuntansi Syariah dengan saya kontak 082357909050 (WA)

IAI Terbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Juni 2018 DSAS-IAI merilis ED SAK Syariah terbaru nomor urut 112 tentang Akuntansi Wakaf. SAK yang mengatur tentang wakaf memang sudah cukup lama ditunggu oleh banyak kalangan, mengingat SAK tentang Zakat dan Infak sudah jauh sebelumnya diterbitkan, yaitu PSAK 109.


Pengembangan wakaf dalam beberapa tahun terakhir memang  menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sudah menjadi tren dengan hadirnya inovasi pengelolaan wakaf, mulai dari wakaf saham, wakaf asuransi, dan bank wakaf.

Hadirnya SAK yang khusus mengatur tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. Terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Padahal wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan Zakat, Infak,dan Sahadaqah.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif. Nadzir adalah pengelola wakaf, sedang Wakif adalah pihak yang berwakaf. Selain itu juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik untuk nadzir dan wakif.

Kehadiran PSAK 112 ini akan sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang tranparan dan akuntabel.

Teks Full PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dapat dilihat disini BACA  atau klik ini untuk DOWNLOAD

Jasa Penyusunan Laporan Keuangan di Ciayumajakuning

Laporan keuangan adalah gambaran posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Dari laporan keuangan banyak hal bisa ketahui, mulai dari posis kekayaan (aset) perusahaan, posisi hutang, posisi modal, tingkat penjualan, jumlah beban yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diperoleh. 

Dengan informasi ini kita bisa mengambil keputusan usaha, apakah akan ekspansi, akses permodalan ke bank, beli aset tetap, rekrut karyawan baru, dan lainnya. Bahkan peluang investor masuk ke usaha pun sangat ditentukan oleh informasi pada laporan keuangan.



Bagi anda yang memiliki perusahaan baik perseorangan, CV, dan PT di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan wilayah lainnya, namun belum tertib secara pembukuan keuangan dan belum ada laporan keuangan yang terstandar. Kami menawarkan JASA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN untuk perusahaan anda. 

Jasa Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari laporan :

  1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Laporan Arus Kas
  4. Laporan Perubahan Modal
  5. Buku Besar
  6. dan laporan lainnya yang dibutuhkan
Jasa penyusunan laporan keuangan dapat diberikan periodik BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN, atau TAHUNAN, tergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Data cukup dikirim ke kami via email. Jika diperlukan, kami juga bisa berkunjung ke lokasi perusahaan anda. 

Harga sangat terjangkau. 

Kami berdomisili di kabupaten Cirebon.

Hubungi kami di 082357909050.


Laporan Keuangan sangat penting untuk :
  1. Kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan
  2. Akses dana ke perbankan
  3. Akses dana ke Investor
  4. Pelaporan perpajakan
  5. dll
Kami sudah berpengalaman memberikan jasa penyusunan laporan keuangan di beberapa perusahaan properti, dagang, jasa, lembaga pelatihan, perusahaan manufaktur, dan perusahan lainya di wilayah CIAYUMAJAKUNING.



Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

Download eBook Pedoman Akuntansi Pesantren

Kabar gembira bagi seluruh penggiat pondok pesantren di tanah air yang jumlah nya ribuan bahkan jutaan. Ya per akhir bulan Mei 2018, IAI dan BI menerbitkan buku Pedoman Akuntansi Pesantren. Ini jadi angin segar bagi pengelola pesantren untuk lebih akuntanbel dan transparan dalam mengelola keuangan pesantren.

Buku Pedoman Akuntansi Pesantren disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pedoman ini diperuntukan bagi pesantren yang sudah berbadan hukum yayasan, artinya aset pesantren telah dipisah dari aset pemilik pesantren.

Laporan keuangan pesantren terdiri :
1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

ebook Pedoman Akuntansi Pesantren dapat di download DISINI 

Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah


Konsep Corporate Governance dalam kontek sektor keuangan memiliki karakteristik dan fitur tersendiri yang berbeda dari sektor lainnya. GCG pada sektor keuangan memerlukan perhatian dan perlakuan yang lebih luas karena melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (stakeholder). 

Secara umum OECD (2004:11) memberikan definisi corporate governance dengan : 
“a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders”. 
Definisi ini memberikan gambaran umum bahwa corporate governance merupakan hubungan antara para pihak dalam sebuah perusahaan yaitu manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. 

BCBS (2006:4), dalam ‘Enhancing  Corporate Governance for Banking Organizations’ memberikan penjelasan corporate governance pada perbankan dengan:
“the manner in which the business and affairs of individual institutions are governedby their BOD and senior management affecting  how  a  bank  sets  its  corporate  objective,  daily  business,  interest  of  the stakeholder,  to  align  corporate  activities  operate  in  a  safe  and  sound  manner  and  to comply with laws and regulations, and to protect the interest of depositors”. 
Definisi ini menjelaskan lebih spesifik tentang corporate governance pada perbankan. BCBS memberikan penjelasan bahwa ‘stakeholders’ pada bank adalah pengawas, pemerintah, deposan, nasabah, pelanggan, dan karyawan.

Sedang corporate governance pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syariah oleh IFSB 03 dalam Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Onlyislamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds) didefinisikan sebagai : 
(i) a set of organizational arrangements whereby the actions of the management of IIFS are aligned, as far as possible, with the interests of its stakeholders; (ii) provision of proper incentives for the organs of governance such as the Board of Directors, SSB and management to pursue objectives that are in the interests of the stakeholders and facilitate effective monitoring, thereby encouraging IIFS to use resources more efficiently; and (iii)  compliance with Islamic SharÄ«`ah rules and principles.
CG pada LKS lebih luas, mencakup :
  1. Keselarasan antara manajemen dengan stakeholder
  2. Tatakelola yang baik antara dewan komisaris, direksi, DPS, dan manajemen dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
  3. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

PRODUK & JASA

BERBAGI TIPS